Aturan Baru Registrasi Kartu Prabayar Mulai 31 Oktober 2017

Posted on

Terhitung mulai 31 Oktober 2017 yang akan datang, Pemerintah akan mulai menjalankan Aturan yang tertuang dalam Permen Kominfo No 14 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh pengguna kartu seluler prabayar maupun pelanggan pascabayar untuk melakukan registrasi yang sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK).

Jika hingga waktu yang ditentukan belum juga melakukan registrasi atau pendaftaran ulang, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan sanksi melalui Penyedia Jasa Telekomunikasi yang akan melakukan pemblokiran bertahap sebagai berikut:

  • Pemblokiran layanan panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar (SMS) jika tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak tanggal pemberitahuan diberlakukan ketentuan registrasi ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi
  • Pemblokiran layanan panggilan masuk dan layanan pesan singkat masuk (SMS) jika tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalendar sejak tanggal pemblokiran layanan sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama
  • Pemblokiran layanan internet jika tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 15 (lima belas) hari kalendar sejak tanggal pemblokiran layanan sebagaimana dimaksud dalam poin yang kedua

Kominfo juga akan memberikan sanksi kepada Penyedia Jasa Telekomunikasi yang tidak mematuhi aturan tersebut, mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin.

Menkominfo Rudiantara menyatakan, pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Tapi, Beliau tidak menjamin hal ini akan berlaku seterusnya karena pemerintah masih akan membahasnya dalam sidang kabinet terbatas.

Menkominfo menambahkan kalaupun nanti akan dikenakan biaya, maka itu akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena mempertimbangkan pemanfaatan infrastruktur KTP elektronik (e-KTP).

Ketentuan mengenai registrasi ini sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Agar kebijakan ini dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, Kementerian Kominfo menerbitkan Surat Permohonan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Program Registrasi Pelanggan Prabayar. Surat tersebut meminta 19 stasiun televisi untuk menayangkan pesan berjalan (running text) mulai tanggal 13 sampai dengan 30 Oktober nanti. Isi pesannya adalah sebagai berikut, “Per 31 Oktober 2017, pemerintah mewajibkan semua pelanggan kartu prabayar untuk registrasi dengan validasi menggunakan NIK dan Nomor KK”.

Pelanggan dapat melakukan sendiri proses registrasi kartu prabayar.  Registrasi kartu prabayar juga bisa dilakukan di gerai milik Penyedia Jasa Telekomunikasi atau di gerai mitra dengan membawa persyaratan untuk melakukan registrasi.

Persyaratan yang harus disiapkan pelanggan yaitu:

Bagi Warga Negara Indonesia:

  • KTP-Elektronik
  • Kartu Keluarga (KK)

Bagi Warga Negara Asing:

  • Paspor
  • Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP)
  • Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS)

Calon pelanggan dan pelanggan lama yang belum memiliki KTP elektronik juga dapat melakukan registrasi dengan menggunakan NIK yang informasinya terdapat dalam KK. Jika belum memiliki KK, tidak dapat melakukan registrasi.

Cara melakukan registrasi kartu Prabayar adalah :

Untuk pelanggan baru, ketik SMS : DAFTAR#NIK#NomorKK kirim ke nomor 4444 dan untuk pelanggan lama, ketik SMS : ULANG#NIK#NomorKK juga dikirim ke nomor 4444.

Tahap selanjutnya adalah proses validasi. Dalam proses ini data identitas diri pelanggan akan dicocokkan dengan data yang tercatat di Ditjen Dukcapil dengan mekanisme pengiriman SMS ke nomor 4444 dan diteruskan ke sistem Ditjen Dukcapil yang memerlukan waktu maksimal 1×24 jam.

Jika pelanggan mengalami kendala data kependudukan bias menghubungi layanan pelanggan Ditjen Dukcapil atau mengunjungi www.dukcapil.kemendagri.go.id atau melalui Call Center 1500537 (pada hari dan jam kerja).

Jumlah nomor yang dapat diregistrasi oleh calon pelanggan dan pelanggan lama dapat diregistrasi oleh pelanggan yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) nomor untuk setiap NIK pada setiap Penyedia Jasa Telekomunikasi. Jika lebih dari 3 nomor, maka nomor yang ke-4 dan seterusnya dapat diregistrasi melalui gerai Penyedia Jasa Telekomunikasi atau gerai mitra yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Telekomunikasi

Sebelumnya, pemerintah hanya mewajibkan KTP sebagai syarat registrasi kartu prabayar. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah tindakan penipuan dan spam, kriminalitas dan terorisme.